Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada gubernur/bupati/walikota. Kepala daerah dipilih dan bertanggung jawab kepada DPRD. Tujuan penelitian yaitu mengetahui Konstitusionalitas kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. Dinas Kesehatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam bidang kesehatan . Dinas Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kearsipan dan perpustkaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah. Gubernur dipilih bersama wakilnya dalam satu paket pasangan yang dipilih secara langsung oleh rakyat di provinsi setempat untuk masa jabatan 5 tahun, sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat. Kapupaten atau Kotamadya bertanggung jawab kepada Kepala Wilayah Propinsi yang bersangkutan; d. Pasal 8 Setjen mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkunganDalam menjalankan tugas dan kewajiban, Sekretaris Desa berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa. Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah; Dok. Demikian pula untuk daerah kabupaten/kota, lembaga teknis. Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI. Lembaga Teknis Daerah Menurut Abdullah (2005: 54), Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dalam penyusunanKepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggung jawab untuk membuat perencanaan kas dan menetapkan saldo kas minimal. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah. (3) Kepala dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Presiden memiliki wewenang untuk membuat ataupun memberhentikan kabinet serta mengangkat ataupun memberhentikan menteri-menterinya. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan. Mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan, organisasi kecamatan terdiri dari camat, sekretaris, dan sebanyak-banyaknya lima seksi, serta kelompok jabatan fungsional. Tugas Dan Wewenang Kepala Daerah. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Dinas Kominfo dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada. (2) Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil Pemirintah, Gubernur berada di bawah. Gubernur merupakan kepala daerah untuk wilayah provinsi. Pertanggungjawaban Gubernur. Jumlah bagian parlemen adalah dua (bikameral), yaitu DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). Unsur pelaksana, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Kepala Daerah menurut UU No. Staf Ahli Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Staf Ahli adalah unsur pembantu Kepala Daerah yang mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Kepala Daerah sesuai dengan keahliannya. Panitia Pendaftaran Pemilih selanjutnya disebut Pantarlih adalah warga masyarakat yang bertugas mendaftar seluruh Calon Pemilih yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih dan. Peraturan ini kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 185 Tahun 1980 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan. Tugas pokok camat adalah menyelenggarakan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan. Dalam kedudukannya, BKD dipimpin oleh kepala daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah yang bertugas menyelenggarakan kewenangan di bidang perencanaan dan pengelolaan administrasi pegawai, pembinaan pegawai serta pendidikan dan pelatihan pegawai. Presiden mengesahkan RUU yang disepakati bersama untuk. Urusan pemerintahan umum dijalankan oleh gubernur dan bupati/wali kota di setiap wilayah. Kabinet dibentuk oleh presiden. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2016 pemerintah. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Kepala Bagian Tata Usaha. Penyelenggaraan negara berada di tangan presiden. Bupati ataupun walikota tidak lagi bertanggung jawab kepada Gubemur atau secara vertikal ke Menteri Dalam Negeri atau Presiden, melainkan hanya bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/Kota, sedangPermendagri ini mengatur mengenai kedudukan, tata hubungan kerja dan standar kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah. (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 (enam). Bagian Ketiga. 8 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tahun 1974. Badan ini mempunyai tugas pokok. Bentuk bukti atau pengabdian seorang gubernur kepada masyarakat. Melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum; 3. Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh l. H. pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. bahwa ; “ (4) Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada. Dalam melaksanakan tugasnya wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sejak 15 Juni 2022 Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia dipimpin oleh Hadi. 29. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan. Beberapa seksi-seksi di pemerintahan kecamatan, yaitu: Seksi tata pemerintahan, membantu camat mengurus administrasi kependudukan dan membina kepala desa atau lurah mengenai penyelenggaraan. d. Dalam Kabinet Indonesia Maju (2019–2024),. tugasnya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Kepala-kepala instansi vertikal di daerah secara organisatoris-adminitratif dan teknis-fungsional tetap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada departemen teknis yang bersangkutan di pusat. Pada saat ini, perlu diperhatikan agar SKPD mampu. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, kedudukan Dinas Sosial Kota Semarang adalah merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang. com - Sebanyak lima pejabat pemerintahan resmi dilantik sebagai penjabat (pj) gubernur oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian pada Kamis (12/5/2022). 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, jabatan Wali Kota me- rujuk kepada dua jenis jabatan, yakni jabatan Wali Kota Madya yang. 1 Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan. Hal ini disebutkan dalam UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. dari Kepala Daerah tersebut, hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 24 ayat (4) Undang-Undang No. Kepala badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah tersebut bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah. BAB III URAIAN TUGAS DAN FUNGSI Bagian Kesatu Sekretariat. Kepala Pelayanan Medis:. Pasal 17 (1) Dinas daerah adalah unsur pelaksana otonomi daerah. Kepala Badan; b. Pejabat PPNS Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Kepala SKPD masing-masing yang dikoordinasikan oleh Sekretariat PPNS. Presiden dalam menjalankan pemerintahanya diawasi oleh parlemen. 11/S. Dinas Kominfo merupakan unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di bidang Pelayanan dan Informasi Daerah. Kepala-kepala instansi vertikal di daerah secara organisatoris-adminitratif dan teknis-fungsional tetap berada di bawah dan bertanggung jawab kepada departemen teknis yang bersangkutan di pusat. Di samping itu, penyelenggaraan. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Daerah di bidang perhubungan. Kepala Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana dimaksud dalam. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Kepala SKPD merupakan pejabat Pengguna Anggaran (PA)/Pengguna Barang yang mendapat pelimpahan sebagian atau seluruh kekuasaan Kepala Daerah dalam mengelola keuangan daerah. Subbagian Prog ram Anggaran dan Keuangan ; dan 2. Nopian Andusti, SE, MT. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga. Logikanya apabila Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Salah satu aspek reformasi yang mendapat perhatian hingga kini adalah persoalan kebijakan otonomi daerah. Pria yang akrab disapa Emil itu mengatakan bahwa pemerintah pusat dan daerah mesti sama-sama bertanggung jawab. Pasal 3 Camat mempunyai tugas: a. 22 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan. penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom 9. (6) Pada dinas daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknisAntara penjabat dan pelaksana tugas memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan tugas dan tanggung jawab pejabat kepala daerah. com – Indonesia merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sekretariat Daerah adalah unsur staf Pemerintah. 22 Tahun 1999, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. pemerintahan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, disingkat Bappeda, adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh. Pasal 63 Penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh Pemerintah kepada. Bagian Kedua Tugas dan Wewenang Pasal 3 (1) Pejabat PPNS Daerah mempunyai tugas melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah. Di mana kedudukan presiden sangat kuat. Bagian Kelima Dinas Daerah Pasal 7 (1) Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. khusus, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Parleman di Indonesia ada dua, yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pejabat yang memegang jabatan lurah adalah pegawai negeri. c. A. BKKBN mempunyai tugas melaksanakan. (5) Sekretaris DPRD dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui Sekretaris Daerah. Kakanwil bertanggung jawab kepada kantor pusat kementerian bukan ke kantor gubernur. 9. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan. D. 196 e-Jurnal Katalogis, Volume 3 Nomor 11, Nopember 2015 hlm 193-202 ISSN: 2302-2019 atas pelaksanaan tugasnya kepada kepala. Karena itu, Lord Acton dalam Miriam Budiardjo, telah memperingatkan 6 bahwa penggunaan kekuasaan atau wewenangmengenai fungsi Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan bagaimana mekanisme penyerahan urusan kepada Wakil Kepala Daerah dalam hal Kepala Daerah berhalangan. 20. Dinas Sosial dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Bagian Kedua Kepala Dinas. Direktur Direktur Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit. 162 -5- Pasal 5 (1) Sekretaris Daerah mengikutsertakan Staf Ahli dalam forum/gugus kerja yang berkaitan dengan perumusan kebijakan umum dan rencana strategis daerah. . (2) Pertanggungjawaban gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dalam bentuk laporan pelaksanaan tugas gubernur sebagai wakil Pemerintah. - Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya, sekretaris daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai kepala daerah, gubernur mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:pemerintahan daerah, Kepala Daerah secara hierarki bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka isu yang menarik untuk dikaji yaitu mengenai fungsi Gubernur dalam Karena sisa masa jabatan kepala daerah definitif yang habis masa jabatan pada 2022 sangat panjang, Feri menilai penggunaan ketentuan dalam UU 10/2016 lebih tepat. Dinas Kesehatan merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kota Semarang yang memiliki tanggung jawab menjalankan kebijakan Pemerintah Kota Semarang dalam bidang kesehatan . Perangkat Daerah adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan. kepala daerah melalui sekretaris daerah,18 dimana sebelumnya bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah. 21 Desember 2021 01:18. (061) 8453026 3. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Sekretariat. bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 41/2007 mengatur bahwa lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dan mempunyai tugas. berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPS Provinsi. Kementerian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. (2) Untuk mendukung pelaksanaan tugas. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala negara adalah sekaligus merupakan kepala pemerintahan. Kecamatan dibentuk di wilayah kabupaten/kota dengan Perda berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Menteri merupakan bagian dari kabinet. (3) UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, huruf c, huruf. (2) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kepala Daerah bertanggung jawab kepada DPRD. Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri, mempunyai tugas melaksanakan standardisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, industri hijau, dan pelayanan jasa industri berlandaskan potensi sumber daya daerah, dipimpin. (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah, Gubernur, Bupati, dan Walikota bertanggung jawab kepada DPRD. TNG tentang pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat. Ada 31 jenis kegiatan pengawasan yang dilakukan APIP di daerah. g. Zulkifli Sitepu,MM 3. Dalam kedudukannya sebagai wakil Pemerintah, gubernur bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri. Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Struktur organisasi Polri tingkat Polda dipimpin oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Kapolda), yang bertanggung jawab kepada Kapolri. (2) Setjen dipimpin oleh Sekretaris Jenderal. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut : 1. memimpin dan membina; c. mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dalam hal pelaksanaan fungsi: a. dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan Sumber Daya Nasional serta. 3. Kepala pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang untuk mengatur, membuat kebijakan, dan bertanggung jawab atas suatu daerah wewenangnya. Mewujudkan pemerintahan yang bertanggung jawab, tentu tidak mudah. sehingga dalam hal ini gubernur bertanggung jawab kepada rakyat/Masyarakat. Selain itu, menurut PP Nomor 33 Tahun 2018, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mempunyai tugas dan wewenang di antaranya: a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Temanggung; Mengingat : 1. (3) Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa jabatannya apabila kepala daerah meninggal dunia,. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Tugas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan. Sekretariat, terdiri dari: 1 Sub Bagian Hukum, Kepegawaian dan Hukum 2 Sub Bagian Keuangan dan Pengelolaan Aset 3 Sub Bagian Program, Informasi & Hukum II. bahwa dalam penyelenggaraan. KUP dipimpin oleh seorang Kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Perdana Menteri dan langsung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Perdana Menteri. Pasal 31 Ayat 2 undang-undang tersebut berbunyi, “Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagai kepala daerah, gubernur bertanggung. com - Sebanyak 24 gubernur dan 248 bupati/wali kota bakal habis masa jabatannya jelang tahun 2024. memberi kesempatan daerah daerah untuk mengatur isi otonomi sesuai karakteristik wilayahnya, termasuk pengaturan mengenai kecamatan yang ada dilingkup wilayahnya. Rembang-Lasem KM. Presiden Republik Indonesia, Menimbang ; a. Dalam PP terbaru, Inspektorat kabupaten/kota diangkat dan bertanggung jawab kepada gubernur (aturan lama diangkat oleh sekretaris daerah) dan inspektorat di tingkat provinsi diangkat dan bertanggung jawab kepada Menteri Dalam Negeri. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD Paling lambat minggu II bulan Juli 4 (empat) minggu 3.